Dalam lanskap politik kontemporer, istilah “politik identitas” semakin sering terdengar, menjadi topik perdebatan hangat di berbagai belahan dunia. Fenomena ini muncul ketika kelompok-kelompok masyarakat memobilisasi diri berdasarkan kesamaan identitas—baik itu etnis, agama, ras, gender, orientasi seksual, atau kategori lainnya—untuk mencapai tujuan politik tertentu. Meskipun pada awalnya dapat menjadi alat yang kuat untuk pemberdayaan kelompok yang terpinggirkan, politik identitas juga menyimpan potensi destabilisasi yang signifikan bagi kohesi sosial dan fondasi demokrasi.
Artikel ini akan mengupas tuntas apa itu politik identitas, mengapa ia seringkali membawa dampak negatif, serta menyajikan beberapa contoh nyata dari penerapannya di berbagai konteks. Dengan memahami seluk-beluk fenomena ini, kita dapat lebih waspada terhadap risikonya dan bersama-sama mencari solusi untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis.
Â
Apa Itu Politik Identitas?
Secara sederhana, politik identitas merujuk pada pendekatan politik di mana individu-individu yang berbagi identitas tertentu (seperti etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kelas sosial) bersatu dan memobilisasi diri untuk memperjuangkan kepentingan kelompok mereka. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pengakuan, sumber daya, atau pengaruh politik bagi kelompok identitas tersebut.
Konsep ini muncul dan berkembang pesat sejak era 1960-an di Barat, seiring dengan bangkitnya gerakan hak-hak sipil, feminisme, dan gerakan LGBTQ+. Pada mulanya, politik identitas dipandang sebagai alat yang sah untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi kelompok-kelompok yang selama ini termarjinalkan. Ini adalah upaya untuk menyuarakan pengalaman unik dan kebutuhan spesifik yang tidak terwakili dalam arus utama politik. Misalnya, gerakan perempuan memperjuangkan hak pilih dan kesetaraan gender, atau gerakan anti-rasisme yang menuntut diakhirinya diskriminasi sistemik.
Namun, dalam perkembangannya, politik identitas tidak selalu berujung pada pemberdayaan yang positif. Ketika politik identitas berkembang menjadi eksklusif dan memecah belah, ia dapat mengarah pada pengutamaan kepentingan kelompok di atas kepentingan bersama, bahkan sampai pada penolakan terhadap identitas lain. Hal ini terjadi ketika identitas menjadi satu-satunya dasar legitimasi politik, mengabaikan isu-isu universal yang lebih luas.
Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai konsep ini, Anda bisa merujuk pada artikel di Stanford Encyclopedia of Philosophy tentang Identity Politics.
Â
Mengapa Politik Identitas Seringkali Berdampak Negatif?
Meskipun memiliki sisi positif sebagai alat perjuangan kelompok minoritas, politik identitas seringkali membawa serangkaian dampak negatif yang merusak tatanan sosial dan politik, terutama ketika dimanfaatkan secara manipulatif. Beberapa dampak tersebut antara lain:
1. Polarisasi Sosial dan Fragmentasi Bangsa
Salah satu dampak paling nyata dari politik identitas adalah kemampuannya untuk memecah belah masyarakat. Dengan menekankan perbedaan identitas, politik ini mendorong munculnya dikotomi “kami versus mereka”. Masyarakat cenderung mengelompok berdasarkan identitas yang sama dan memandang kelompok lain sebagai lawan atau ancaman. Hal ini mengikis rasa persatuan nasional dan memperdalam jurang pemisah antara berbagai komunitas, bahkan dalam negara yang secara historis memiliki keragaman tinggi.
2. Mengikis Rasionalitas dan Kualitas Debat Publik
Ketika identitas menjadi fondasi utama dalam berpolitik, emosi dan loyalitas kelompok seringkali mengalahkan logika dan fakta. Debat publik cenderung beralih dari diskusi berbasis data dan analisis kebijakan menjadi adu narasi yang memicu sentimen identitas. Hal ini menyebabkan kualitas diskusi menurun drastis, menyulitkan pencarian solusi rasional untuk masalah-masalah kompleks yang dihadapi masyarakat.
3. Mengaburkan Isu Substantif dan Kebijakan Publik
Fokus yang berlebihan pada identitas dapat mengalihkan perhatian dari isu-isu substantif yang lebih fundamental seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau lingkungan. Para politisi mungkin lebih memilih untuk memainkan kartu identitas karena lebih mudah memobilisasi massa daripada menawarkan solusi kebijakan yang kompleks. Akibatnya, masalah-masalah krusial yang mempengaruhi kesejahteraan seluruh warga negara seringkali terabaikan atau bahkan tidak tersentuh.
4. Munculnya Diskriminasi, Intoleransi, dan Konflik
Dalam skenario terburuk, politik identitas dapat memicu atau memperparah diskriminasi, intoleransi, bahkan kekerasan. Ketika satu kelompok identitas memandang kelompok lain sebagai musuh atau inferior, prasangka berkembang menjadi tindakan diskriminatif yang sistematis. Sejarah telah mencatat bagaimana politik identitas ekstrem dapat berujung pada konflik etnis, genosida, atau perang saudara.
5. Memperlemah Institusi Demokrasi
Demokrasi yang sehat membutuhkan institusi yang kuat dan netral, serta warga negara yang berkomitmen pada nilai-nilai bersama. Politik identitas yang ekstrem dapat mengikis kepercayaan terhadap institusi seperti lembaga peradilan, media massa, atau bahkan proses pemilihan umum itu sendiri, jika dianggap tidak melayani kepentingan kelompok identitas tertentu. Ini dapat membuka jalan bagi otokrasi atau tirani mayoritas, di mana hak-hak minoritas terabaikan. Untuk analisis lebih lanjut tentang masalah yang timbul dari politik identitas, Anda dapat membaca artikel dari Brookings Institution tentang “The Problem With Identity Politics”.
Â
Contoh Nyata Politik Identitas di Berbagai Konteks
Politik identitas dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk dan di berbagai belahan dunia. Berikut adalah beberapa contoh umum:
1. Penggunaan Isu SARA dalam Pemilu
Di banyak negara yang majemuk, termasuk Indonesia, isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan seringkali dimainkan dalam kontestasi politik, terutama saat pemilihan umum. Kandidat atau partai politik mungkin mencoba memobilisasi pemilih dengan menekankan kesamaan agama atau etnis mereka, atau sebaliknya, menyerang lawan politik dengan menyoroti perbedaan identitas. Tujuannya adalah untuk menggalang dukungan kuat dari basis identitas tertentu, meskipun berisiko memperdalam perpecahan di masyarakat.
2. Konflik Etnis dan Agama
Sejarah dan berita kontemporer penuh dengan contoh konflik yang berakar pada politik identitas etnis atau agama. Konflik di Rwanda (antara Hutu dan Tutsi), Balkan (perang di Yugoslavia), atau di beberapa wilayah Timur Tengah dan Afrika adalah contoh bagaimana perbedaan identitas dapat dieksploitasi dan dimobilisasi secara politik hingga berujung pada kekerasan massal dan pembersihan etnis. Dalam kasus-kasus ini, identitas bukan hanya sekadar ciri, tetapi menjadi garis demarkasi politik yang mematikan.
3. “Culture Wars” di Negara Barat
Di negara-negara Barat, politik identitas seringkali muncul dalam bentuk “culture wars” atau perang budaya. Isu-isu seperti hak-hak LGBTQ+, aborsi, imigrasi, atau bahkan “wokeness” menjadi medan pertempuran di mana kelompok-kelompok dengan identitas dan nilai-nilai yang berbeda saling berhadapan. Misalnya, kelompok konservatif berhadapan dengan kelompok progresif dalam isu-isu sosial, di mana masing-masing pihak memobilisasi basis identitas mereka untuk memengaruhi kebijakan atau opini publik, seringkali dengan sedikit ruang untuk kompromi.
Kesimpulan
Politik identitas adalah fenomena kompleks yang memiliki dua sisi mata uang: potensi pemberdayaan bagi kelompok yang terpinggirkan, dan ancaman serius terhadap persatuan sosial serta integritas demokrasi. Meskipun pengakuan atas identitas dan perjuangan untuk keadilan adalah hal yang sah, masalah muncul ketika identitas menjadi satu-satunya atau yang utama dalam diskursus politik, mengabaikan kepentingan bersama dan rasionalitas.
Untuk menghadapi tantangan ini, penting bagi kita untuk mempromosikan politik yang lebih inklusif, yang berfokus pada isu-isu substantif dan nilai-nilai universal yang mempersatukan. Pendidikan kewarganegaraan, pemikiran kritis, dan dialog lintas identitas adalah kunci untuk membangun masyarakat yang mampu merayakan keragaman tanpa harus terjebak dalam jebakan polarisasi politik identitas yang merusak.
