Inflasi adalah salah satu indikator ekonomi makro yang paling sering dibicarakan dan dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus ini dapat mengikis daya beli, menghambat investasi, dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga menjadi tujuan fundamental bagi setiap bank sentral di dunia, termasuk Bank Indonesia (BI).
Sebagai bank sentral Republik Indonesia, Bank Indonesia memiliki mandat utama untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah, yang salah satu pilarnya adalah pengendalian inflasi. Artikel ini akan mengulas secara mendalam peran strategis Bank Indonesia, instrumen kebijakan moneternya, serta strategi komprehensif yang diterapkan dalam upaya menjaga inflasi tetap terkendali demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Â
Mandat Utama Bank Indonesia: Stabilitas Nilai Rupiah
Peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut, secara eksplisit disebutkan bahwa tujuan utama Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mencakup dua aspek:
- Kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa (yang tercermin dari laju inflasi).
- Kestabilan nilai mata uang terhadap mata uang negara lain (yang tercermin dari nilai tukar).
Dengan demikian, pengendalian inflasi bukanlah sekadar salah satu tugas, melainkan inti dari mandat Bank Indonesia untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dan lingkungan investasi kondusif, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Â
Instrumen Kebijakan Moneter dalam Pengendalian Inflasi
Untuk mencapai tujuan stabilitas harga, Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter yang dirancang untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga di perekonomian. Berikut adalah instrumen-instrumen utama:
1. Penetapan Suku Bunga Kebijakan (BI7DRR – BI 7-Day Reverse Repo Rate)
BI7DRR adalah suku bunga acuan yang menjadi sinyal kebijakan moneter Bank Indonesia kepada pasar. Ketika inflasi cenderung tinggi atau diperkirakan akan meningkat di atas target, Bank Indonesia dapat menaikkan BI7DRR. Kenaikan suku bunga ini akan membuat biaya pinjaman perbankan menjadi lebih mahal, sehingga menyalurkan efek pengetatan moneter ke pasar. Akibatnya, konsumsi dan investasi masyarakat cenderung melambat, dan tekanan inflasi dapat diredam. Sebaliknya, penurunan BI7DRR dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat inflasi terkendali.
2. Operasi Pasar Terbuka (OPT)
Operasi Pasar Terbuka adalah instrumen utama Bank Indonesia untuk mengelola likuiditas di pasar uang. OPT dilakukan dengan:
- Penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau Surat Berharga Negara (SBN): Jika Bank Indonesia ingin menyerap kelebihan likuiditas dari pasar untuk mengurangi uang beredar dan menekan inflasi, BI akan menjual SBI atau SBN.
- Pembelian SBI atau SBN: Sebaliknya, jika BI ingin menambah likuiditas di pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, BI akan membeli kembali surat berharga tersebut.
Melalui OPT, Bank Indonesia dapat mempengaruhi suku bunga jangka pendek di pasar uang dan pada akhirnya mempengaruhi suku bunga kredit perbankan.
3. Penetapan Giro Wajib Minimum (GWM)
Giro Wajib Minimum (GWM) adalah ketentuan cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk giro pada Bank Indonesia. Dengan mengubah rasio GWM, Bank Indonesia dapat mengatur jumlah dana yang tersedia bagi bank untuk disalurkan sebagai kredit.
- Peningkatan GWM: Mengurangi kemampuan bank untuk memberikan kredit, sehingga mengurangi jumlah uang beredar dan berpotensi meredam inflasi.
- Penurunan GWM: Meningkatkan kemampuan bank untuk menyalurkan kredit, mendorong pertumbuhan ekonomi, namun harus hati-hati agar tidak memicu inflasi berlebihan.
4. Kebijakan Makroprudensial
Meskipun bukan kebijakan moneter murni, kebijakan makroprudensial yang diterapkan oleh Bank Indonesia juga berperan dalam pengendalian inflasi secara tidak langsung. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang meliputi:
- Pembatasan rasio kredit terhadap nilai agunan (Loan to Value/Financing to Value).
- Rasio uang muka untuk kredit kendaraan bermotor.
- Dan berbagai ketentuan lain yang mencegah terjadinya gelembung aset (asset bubble) dan kredit berlebihan yang dapat memicu tekanan inflasi.
5. Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
Dalam ekonomi terbuka seperti Indonesia, nilai tukar rupiah memiliki peran penting dalam pengendalian inflasi. Pelemahan rupiah yang signifikan dapat menyebabkan kenaikan harga barang impor (imported inflation) dan memicu ekspektasi inflasi. Oleh karena itu, Bank Indonesia seringkali melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, mengurangi volatilitas, dan mengelola tekanan inflasi dari sisi eksternal.
Â
Strategi Komprehensif dan Koordinasi
Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial hanya melalui kebijakan moneter. Bank Indonesia juga menerapkan strategi komprehensif dan menjalin koordinasi erat dengan pemerintah. Strategi tersebut meliputi:
- Kerangka Kerja Target Inflasi (Inflation Targeting Framework): Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan target inflasi jangka menengah kepada publik, yang menjadi panduan bagi seluruh pelaku ekonomi. Kerangka ini meningkatkan akuntabilitas BI dan membantu dalam pembentukan ekspektasi inflasi yang stabil.
- Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter: Melalui forum seperti Rapat Koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia, kebijakan moneter BI diselaraskan dengan kebijakan fiskal pemerintah (pengeluaran dan pajak) untuk mencapai tujuan ekonomi makro yang sama.
- Tim Pengendalian Inflasi (TPI/TPID): Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah pusat (TPIP) dan pemerintah daerah (TPID) untuk mengidentifikasi sumber-sumber inflasi, terutama inflasi volatile food (harga pangan bergejolak) dan inflasi administered price (harga yang diatur pemerintah), serta merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya. Program 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) adalah wujud nyata dari koordinasi ini.
- Komunikasi Efektif: Bank Indonesia secara rutin mengomunikasikan analisis dan prospek inflasi, keputusan kebijakan, serta alasan di balik keputusan tersebut kepada publik. Komunikasi yang transparan ini penting untuk mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar tetap sejalan dengan target.
Â
Kesimpulan
Peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi adalah fondasi krusial bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan mandat utama menjaga stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia secara aktif menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, dan intervensi nilai tukar. Lebih dari itu, BI juga mengadopsi strategi komprehensif yang melibatkan kerangka target inflasi, koordinasi erat dengan pemerintah melalui TPIP/TPID, serta komunikasi yang transparan.
Meskipun tantangan inflasi terus berubah, komitmen Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga tetap tak tergoyahkan. Keberhasilan dalam mengendalikan inflasi tidak hanya memastikan daya beli masyarakat terjaga, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, konsumsi, dan pada akhirnya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi Indonesia.
