Palembang, [1 September 2025] – Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Palembang menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Sistem Pengaduan sekaligus Rapat Tahunan Pelayanan Informasi sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mutu pelayanan publik di lingkungan kampus.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pimpinan serta tim manajemen Poltekbang Palembang. Sosialisasi menekankan pentingnya pemanfaatan berbagai sarana pengaduan yang disediakan, baik yang terintegrasi dengan sistem nasional maupun internal kampus.

Selain SP4N-LAPOR! sebagai kanal resmi pemerintah untuk penyampaian aspirasi, laporan, maupun pengaduan masyarakat, Poltekbang Palembang juga memiliki sarana pengaduan internal yang dapat diakses langsung oleh pengguna layanan. Di antaranya adalah kotak saran yang tersebar di lingkungan kampus, serta barcode link yang terhubung secara digital dengan petugas terkait, sehingga memudahkan penyampaian keluhan, masukan, maupun apresiasi.

Direktur Poltekbang Palembang dalam sambutannya menegaskan bahwa keberadaan sistem pengaduan dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Poltekbang Palembang terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, baik kepada sivitas akademika maupun masyarakat luas. Melalui sistem pengaduan yang beragam dan pelayanan informasi yang transparan, kami berharap setiap masukan dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan,” ungkapnya.

Selain sosialisasi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Rapat Tahunan Pelayanan Informasi, yang membahas evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik tahun berjalan, strategi peningkatan kualitas layanan, serta peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mendukung kebutuhan informasi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Poltekbang Palembang meneguhkan tekad untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.